greenvironment

Di negara demokrasi, pro dan kontra itu hal biasa.  Demikian pula pro dan kontra terkait pembangunan PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Emmy Hafild, pemerhati lingkungan usai Webinar yang diselenggarakan CSERM (Center for Sustainable Energy & Resources Management) beberapa waktu lalu, sekaligus menanggapi fact check IUCN (The International Union for Conservation of Nature) yang menuding klaim dalam publikasi atau siaran pers NSHE sebagai tidak akurat atau menyesatkan. “Kajian ilmiah dan independen seharusnya menjadi landasan bersama untuk melakukan kegiatan mitigasi sehingga dapat menjawab permasalahan, bukannya mempertahankan argumen atas dasar kepentingan semata tanpa data,” ujar Emmy Hafild. Emmy menilai, dalam kontek penanganan orangutan di Batang Toru khususnya di Area Penggunaan Lain (APL), mitigasi sangatlah penting untuk menjadi dasar dan acuan pengelolaan Kawasan. “Mitigasi ini dasarnya adalah suatu penelitian atau kajian yang da

JAKARTA , 1 3 Juli 2020 – Pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi landasan utama pembangunan kawasan Area Penggunaan Lain (APL) di Batang Toru yang selain memiliki habitat spesies orangutan Tapanuli, spesies baru yang diumumkan tahun 2017 juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan banyaknya pengembang hadir di kawasan ini, Demikian diungkap pemerhati lingkungan, Emmy Hafild dalam acara bertema 'Mengelola Habitat Orangutan dalam Kawasan APL'  yang diselenggarakan secara daring oleh CSERM (Center for Sustainable Energy & Resources Management), Universitas Nasional, Senin,13/7. Emmy menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan sangat penting diterapkan di ekosistem Batang Toru karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dan nilai ekonomi serta sosial yang harus dikelola secara baik dan seimbang. “Tiga dimensi utama, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup harus berjalan secara seimbang , kalau tidak seimbang maka pembangunan berkelanjutan tidak tercapai,” je

Setelah mendapat kritikan tajam dari masyarakat dan LSM Lingkungan pada awal beroperasinya tahun 2008, bahkan sempat berhenti operasi pada 2012 akibat tuntutan masyarakat karena masalah limbah, Tambang emas Martabe yang di kelola PT Agrincourt Resources kini bisa bernapas lega. Martabe sudah lolos dari rongrongan masyarakat dan  LSM dan dapat terus kembali beroperasi dengan menghancurkan alam..  Adalah WALHI yang pada tahun 2013 hingga 2016 masih terdengar gaungnya menyuarakan keprihatinan masyarakat soal kerusakan lingkungan Batangtoru akibat pertambangan emas Martabe.   Bahkan t ahun 2014 dengan beraninya WALHI Sumut menuduh menteri melakukan konspirasi dengan tambang Emas Lihat: https://regional.kompas.com/read/2013/02/27/12384380/mediasiber.html . Lembaga swadaya masyarakat ini menduh PT Agrincourt Resources belum mendapatkan izin lingkungan  Kini 5 tahun berselang, gaung kritikan Walhi terhadap tambang emas Martabe yang lantang itu seakan lenyap ditelan bumi. Hilang bersamaan de